nusakini.com--Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kehadirian BLUD itu diharapkan dapat membuat potensi SMK bisa lebih berkembang lagi. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar rapat terkait dengan pembentukan BLUD SMK ini. Setidaknya ada tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat dalam pembentukannya. 

"Saya akan percepat akselerasi karena BLUD ini akan memberi kesempatan SMK menggerakkan potensi dan optimalkan kinerjanya," ujar Sandi di SMKN 57 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (27/3). 

Sandi mencontohkan, di SMKN 57 telah memiliki mini market. Namun pengembangannya hingga kini masih terkendala dengan aturan-aturan yang ada. Karena SMK belum memiliki independensi untuk pengembangan usaha. 

• Disbud DKI Jakarta Tetapkan Tiga Objek Sebagai Cagar Budaya
• Progres Pembangunan JIS Capai 93,85 Persen di Pekan ke-123
• Dinas Parekraf DKI Jakarta Targetkan 200 Jakpreneur Difasilitasi Pendaftaran Hak Merek Gratis
• PT Transjakarta Rutin Lakukan Pengawasan Depo
• PT JakLingko Indonesia Gandeng KPK Cegah Praktik Korupsi

"Mereka tidak bisa bekerja sama dan untuk suplai agak sulit karena tidak ada independensi yang dimiliki BLUD itu," ucapnya. 

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Sopan Adrianto menyebutkan, ada tujuh SKPD yang terlibat dalam BLUD ini. Di antaranya Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), Biro Hukum dan Inspektorat. 

"Kami sudah menginisiasi sejak tahun 2015 lalu. Namun sampai saat ini belum juga terealisasi," katanya. 

Ia berharap, dengan adana Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSP-P1) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bisa menjadi awal pembahasan BLUD SMK ini. 

"Setidaknya ada 78 SMK di Ibukota saat ini. Dari jumlah itu baru 34 SMK yang telah mendapatkan sertifikat LSP-P1," tandasnya.(p/ab)